onthennedles

Jakarta -   Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku heran dengan fenomena umum yang masih melekat di dunia politik. Dia menyoroti seseorang dengan kecakapan intelektual dan tidak memiliki catatan masalah justru dipermasalahkan saat masuk politik. Menurut Anies, fenomena tersebut sedianya perlu dientaskan agar dunia politik memiliki kecukupan sumber daya manusia yang memiliki integritas. "Kalau orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan, kalau orang tidak bermasalah masuk politik malah dipermasalahkan. Kapan kita punya pasokan orang-orang baik di level politik, bila orang tidak bermasalah masuk politik dipermasalahkan? ya itu sering terjadi," ucap Anies saat menyampaikan sambutan dalam launching PKS Muda Institute sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda, Kamis (28/10). Justru, kata Anies, masyarakat sepatutnya bersyukur jika seseorang dengan nilai integritas tinggi, memiliki daya intelektual yang baik dan tidak memiliki cacat ethical, terjun ke dunia politik.

Jakarta -  Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Gubernur DKI Anies Baswedan tidak pernah membahas soal pemilihan presiden (pilpres) meski ada relawan yang mendeklarasikan mitra kerjanya itu. "Pak Anies sejauh yang saya tahu, tidak pernah membahas soal pilpres karena masih 2024. Saya kira semua sekarang fokus melaksanakan tugas masing-masing," kata Riza Patria di Balai Kota Jakarta , Kamis (21/10. Menurut dia, adanya kelompok orang yang mendeklarasikan Anies merupakan hak warga negara untuk berdemokrasi. Tak hanya kepada Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, lanjut Riza, beberapa tokoh juga dideklarasikan untuk maju dalam Pilpres 2024 di antaranya Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, bahkan Prabowo Subianto. "Tidak hanya Pak Anies, saya kira yang lain ada, Pak Ganjar, Ridwan Kamil juga, saya pikir itu hak ya. Di kami sendiri juga Gerindra, kader ingin mengusung lagi Pak Prabowo, itu hak masing-masing tapi semua fokus menjalankan amanah masing-masing,&q

Jakarta -  Ratusan Penjabat Sementara (Pj) akan mengisi kekosongan kepala daerah menjelang Pemilu 2024. Kini, wacana Pj kepala daerah di 2022 dan 2023 dari TNI-Polri menguat. Direktur Eksekutif Network For Democracy And Also Electoral Honesty (Netgrit), Ferry Kurnia Rizkiyansyah, berpandangan Pj kepala daerah telah lama menjadi perbincangan hangat. Namun, kini masalahnya berbeda. "Sebenarnya soal Plt ini sudah dilakukan dalam pilkada-pilkada yang pernah dilakukan. Namun problem-nya berbeda dengan Plt pada pilkada-pilkada sebelumnya yang waktunya relatif singkat (hanya pada masa kampanye saja), tetapi ini waktunya cukup panjang," kata Ferry saat dimintai tanggapan, Rabu (13/10). Ferry menegaskan dengan banyaknya Pj kepala daerah, maka pemerintah pusat akan diuntungkan secara politik. "Dengan banyak Plt yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, maka ditakutkan kepentingan politik dari pemerintah pusat masuk melalui Plt yang telah diangkat. Khususnya terkait pelaksanaan Pemilu

Jakarta -  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan keinginannya untuk berkeliling Indonesia lepas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Analis politik Adriana Elisabeth menilai, rencana tersebut nyata Anies mempersiapkan dirinya maju sebagai calon Presiden di 2024. Namun demikian, dia mengingatkan perlu ada wujud kasat mata dari kinerja Anies selama memimpin. Secara teori, politik yaitu membangun persepsi publik dan mempengaruhi persepsi itu. Agar persepsi dapat dipengaruhi, publik harus disuguhkan dengan hasil kinerja calon pemimpin secara nyata. "Saya melihatnya jelas karena untuk kampanye lah, Pak Anies memang dikenal di Papua? dia harus mempromosikan dirinya itu sebuah cara dan sah saja dilakukan. Tapi apa track recordnya harus ada hasil yang secara kasat mata dapat dilihat," jelas Adriana kepada Merdeka,com , Kamis (7/10). Jika Anies menekankan agar tidak meremehkan kata-kata, Adriana berpandangan, persepsi publik tidak cukup untuk dipengaruhi hanya sekadar kata-kata.