onthennedles

Jakarta -  Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah segera mengumumkan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN telah diundangkan pada Selasa (18/1). Terlebih ada beberapa nama menguat seperti Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama, mantan Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro hingga mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Menurutnya, Presiden Jokowi telah mengantongi nama yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemindahan IKN serta memimpin pemerintahan khusus di sana. "Saya yakin Pak Presiden sudah menyiapkan nama terbaik untuk ditugaskan sebagai Kepala IKN," ujar pria yang akrab dipanggil Cak Imin dalam keterangan resmi, Kamis (20/1). Ia memastikan, DPR akan terus mengawal pemindahan IKN hingga rampung. Termasuk menyiapkan RUU baru yang khusus mengatur DKI Jakarta setelah tidak menjadi IKN. "DPR bersama pemerintah berencana akan menyusun Rancangan Undang-Unda

Jakarta -  Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, DPR berkomitmen menyelesaikan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual bersama pemerintah dengan cepat. Meski, banyak yang mengkritik parlemen karena pada tahun 2021 ini gagal mengesahkan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR. Puan berjanji akan segera menyelesaikan RUU TPKS karena meningkatnya kasus kekerasan seksual. "Maka DPR RI berkomitmen untuk cepat menyelesaikan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bersama pemerintah sehingga korban-korban kekerasan seksual mendapat jaminan hukum yang jelas, dan juga perlindungan dari aspek sosial," kata Puan dalam keterangannya, Jumat (31/12). Puan menuturkan, RUU TPKS sudah selesai dibahas di Baleg DPR RI. RUU ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui sebagai inisiatif DPR. Setelahnya akan dibahas bersama pemerintah. "RUU TPKS sendiri sudah selesai dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Selanjutnya RUU TPKS akan dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui sebagai inisiatif DPR