Uni Eropa Jatuhkan Sansi Baru Untuk Junta Militer Myanmar Untuk Akhiri Kekerasan
Jakarta - Uni Eropa (UE) berharap sanksi baru terhadap Myanmar akan memaksa junta militer merundingkan diakhirinya kekerasan, ujar Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas pada Senin (19/4). Maas berbicara usai UE memutuskan untuk menerapkan langkah-langkah baru terhadap Myanmar. UE memberikan sanksi terhadap 10 pejabat dan dua perusahaan di Myanmar, terkait tindak kekerasan yang menyebabkan lebih dari 700 orang kehilangan nyawa di negara itu. "Rezim militer terus melakukan kekerasan dan mengarahkan negara ke jalan buntu. Itulah mengapa kami meningkatkan tekanan untuk membawa militer ke meja perundingan," kata Maas. Awal bulan ini, diplomat tinggi UE memperingatkan kemungkinan adanya perang saudara di Myanmar. Dalam respons yang paling tegas terkait kudeta militer Myanmar, UE mengatakan sembilan anggota Dewan Administrasi Negara junta, yang dibentuk sehari setelah kudeta, telah ditargetkan untuk diberikan pelarangan perjalanan dan pembekuan aset. Menteri Informasi U Chit Naing