onthennedles

Jakarta -  Kementerian Luar Negeri menjelaskan posisi Indonesia yang memilih "tidak" dalam pemungutan suara terkait resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjadikan pembahasan tentang "tanggung jawab untuk melindungi dan pencegahan genosida" sebagai agenda tetap dan permanen Sidang Majelis Umum. Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu Febrian A Ruddyard, posisi yang disampaikan Indonesia pada Sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung Senin (17/5) bukan berarti Indonesia menolak membahas isu "tanggung jawab untuk melindungi dan pencegahan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan" atau yang biasa disebut R2P (obligation to secure). Faktanya, konsep R2P telah diadopsi Sidang Majelis Umum PBB pada saat World Top 2005 dan telah dibahas sejak 2009 hingga 2017, kemudian berlanjut dalam pembahasan sebagai schedule tambahan (supplemental agenda) setiap tahun hingga 2020. "Artinya R2P bukan bara

Jakarta - Karena pemerintah government Amerika Serikat (AS) memiliki kewenangan untuk mencetak uang (dolar), maka berapapun defisit anggaran belanjanya yang dibiayai dengan utang publik tidak perlu dikhawatirkan. Untuk membayar utang publik tersebut pemerintah AS tinggal mencetak uang saja, selesai," kata Stephanie Kelton. Stephanie Kelton ialah penulis buku "Deficiency Misconception". Kutipan di atas muncul ketika ia, dalam video diskusinya yang rutin ia tayangkan, membahas ihwal Modern Monetary Concept (MMT). Namun, apakah memang "tinggal mencetak uang lalu selesai urusan utang"? Tidak mudah menjawab pertanyaan itu. Banyak faktor yang terlibat-- tidak hanya faktor ekonomi saja-- terutama faktor sosial budaya masyarakat juga banyak berperan di dalam menentukan pola perekonomian dunia. Belum lagi banyaknya Financial institution Sentral negara-negara lain yang mempunyai kewenangan yang sama dengan The Fed (Financial Institution Sentral AS) yang memiliki otoritas