Postingan

Usai Larangan Berhijab, Sejumlah Sekolah di India Ditutup Tuai Protes dari Orang Tua dan Murid

Bommai -  Negara Bagian Karnataka di India selatan memerintahkan penutupan sekolah dan kampus selama tiga hari, kata Kepala Menteri Basavaraj Bommai pada Selasa (8/2), setelah larangan hijab di sejumlah sekolah berbuntut aksi protes. Pekan lalu media setempat melaporkan bahwa sejumlah sekolah di kota pesisir Udupi menolak siswi Muslim yang berjilbab datang ke sekolah, mengutip perintah Kementerian Pendidikan, sehingga memicu aksi protes dari kalangan orang tua dan murid. Ketegangan di Udupi dan di tempat lain di Karnataka yang mayoritas Hindu semakin memanas dalam beberapa hari terakhir ketika siswa dengan selendang safron yang biasanya dipakai umat Hindu memadati kelas untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap larangan hijab di lingkungan sekolahnya. "Saya meminta semua murid, guru dan manajemen sekolah dan kampus serta masyarakat Karnataka agar menjaga perdamaian dan keharmonisan," kata Bommai, seperti dilansir Antara mengutip Reuters, Rabu (9/2). Pemerintah Karnataka, ya
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Cak Imin Mengatakan Soal Kepala Otorita IKN, Presiden Sudah Menyiapkan Nama Terbaik

Jakarta -  Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah segera mengumumkan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN telah diundangkan pada Selasa (18/1). Terlebih ada beberapa nama menguat seperti Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama, mantan Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro hingga mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Menurutnya, Presiden Jokowi telah mengantongi nama yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemindahan IKN serta memimpin pemerintahan khusus di sana. "Saya yakin Pak Presiden sudah menyiapkan nama terbaik untuk ditugaskan sebagai Kepala IKN," ujar pria yang akrab dipanggil Cak Imin dalam keterangan resmi, Kamis (20/1). Ia memastikan, DPR akan terus mengawal pemindahan IKN hingga rampung. Termasuk menyiapkan RUU baru yang khusus mengatur DKI Jakarta setelah tidak menjadi IKN. "DPR bersama pemerintah berencana akan menyusun Rancangan Undang-Unda
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ketua DPR Akan Segera Menyelesaikan RUU TPKS di 2022 Karena Banyak Kritikan

Jakarta -  Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, DPR berkomitmen menyelesaikan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual bersama pemerintah dengan cepat. Meski, banyak yang mengkritik parlemen karena pada tahun 2021 ini gagal mengesahkan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR. Puan berjanji akan segera menyelesaikan RUU TPKS karena meningkatnya kasus kekerasan seksual. "Maka DPR RI berkomitmen untuk cepat menyelesaikan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bersama pemerintah sehingga korban-korban kekerasan seksual mendapat jaminan hukum yang jelas, dan juga perlindungan dari aspek sosial," kata Puan dalam keterangannya, Jumat (31/12). Puan menuturkan, RUU TPKS sudah selesai dibahas di Baleg DPR RI. RUU ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui sebagai inisiatif DPR. Setelahnya akan dibahas bersama pemerintah. "RUU TPKS sendiri sudah selesai dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Selanjutnya RUU TPKS akan dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui sebagai inisiatif DPR
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Panitia Muktamar Rubah Jadwal Muktamar Lebih Cepat Jadi 22 Desember

Lampung -  Panitia Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama mengumumkan jadwal muktamar di Lampung yang semula pada 23-25 Desember 2021 dimajukan menjadi 22-23 Desember 2021. Sedangkan penutupan direncanakan pada 24 Desember pagi. "Keputusan terakhir dari PBNU dengan menyelenggarakan muktamar mulai 22 Desember untuk pembukaan dan penutupannya 24 pagi secara sederhana," ujar Ketua Panitia Pelaksana Muktamar Ke-34 NU, Imam Aziz, dalam konferensi pers yang diikuti dari Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Kamis (16/12). Alasan jadwal muktamar dimajukan karena menyesuaikan keputusan PBNU atas surat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Menteri Koordinator Perekonomian dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN). "Jadi, sudah menyesuaikan diri dengan keputusan PBNU dan siap melaksanakan keputusan terakhir," ujarnya. Pihaknya
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Pansus Mengatakan untuk Fokus Membahas RUU Ibu Kota Negara

Jakarta -  Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) membagi beberapa klaster isu pembahasan RUU IKN. Menurut Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia, klaster itu adalah mengenai pemindahannya, bentuk pemerintahan setelah dibangun, pembiayaan, serta nasib DKI Jakarta. "Jadi kita ada beberapa isu, kita udah bagi beberapa klaster," kata Doli kepada wartawan, Kamis (9/12). Pertama, mengenai pemindahan ibu kota akan dibahas institusi atau lembaga mana yang punya otoritas melakukan pemindahan ibukota. Serta bagaimana pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur, kapan dimulai dan ditargetkan selesai, serta siapa yang bertanggungjawab. Begitu juga dengan pembentukan dan mekanisme pemerintahan bernama otoritas. Penamaan otoritas ini perlu dibahas lebih lanjut karena di UUD 1945 hanya mengenai provinsi, kabupaten/kota, daerah khusus, daerah otonomi, dan daerah istimewa. "Nah ini tentu akan menjadi salah satu isu yang menjadi pembahasan," kata
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Partai Nasdem Terus Berusaha Merayu Gubernur Merayu Ridwan Kamil

Jawa Barat -  Keinginan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk bergabung di partai politik pada tahun 2022 mendatang. Pilihan bergabung ke partai politik ini ditengarai menjadi sinyal bagi Ridwan Kamil untuk berkontestasi di Pilpres 2024. Ridwan Kamil banyak disebut akan memilih NasDem sebagai parpol pilihannya. Menanggapi ini, anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan angkat bicara. Farhan menekankan Ridwan Kamil jangan menunda-nunda untuk mendaftarkan diri jadi kader Partai NasDem. "Saya pribadi sangat mendorong RK masuk partai. Karena, partai menegaskan identitas politiknya dan RK bisa menjadi sumber inspirasi pengembangan partai modern," ujar Farhan dalam keterangan persnya, Sabtu (4/12). Farhan menilai jika Ridwan Kamil mempunyai latar elektoral baik untuk berani ikut dalam persaingan Pilpres 2024 . Namun, Ridwan Kamil juga diharapkan bisa menjadi contoh membangun etika politik yang bagus dan secara intensif membangun komunikasi politik yang hangat dengan berbag
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Sekjen DPP Partai Gerindra Ahamd Muzani Mengatakan Adanya Kerja Sama Terbuka Partai Gerindra dengan PDIP

Jakarta -  Partai Gerindra membuka peluang menjalin kerja sama dengan PDIP menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Kerja sama tersebut tidak menutup kemungkinan untuk mewujudkan cita-cita Gerindra menjadikan Prabowo Subianto sebagai presiden. "Kita sama-sama bercita-cita membangun Indonesia dan membela kepentingan rakyat, kenapa kita tidak bekerja sama untuk mencapai tujuan itu. Untuk apa kita 'pengkerengan' yang membuat kegaduhan, padahal bisa bekerja sama," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, dalam keterangannya di Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Senin (29/11). Dia merunut kembali kerja sama Gerindra dan PDIP yang mengalami fase pasang-surut. Misalnya di tahun 2009 kedua partai tersebut menjalin kerja sama. Namun di 2014, Gerindra memilih oposisi. Kemudian saat ini, kembali bersama dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma' ruf Amin. "Dan ke depan kita ingin bekerja sama lagi untuk membesarkan dan membangun
Posting Komentar
Baca selengkapnya